Laporan Sidi
 
Indonesialivetv.com, PALEMBANG – Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Toni Harmanto,MH Buka  Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023
 
PALEMBANG- Kebijakan pembangunan   di Provinsi Sumatera Selatan  harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan kebijakan pemerintah pusat. Agar tujuan pembangunan benar-benar bermuara pada pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat Sumsel.
 
“Arah pembangunan Provinsi  Sumatera Selatan  ini, tidak boleh keluar dari frame RPJMD dan RPHPD. Rakor ini bertujuan untuk menyempurnakan dari apa yang selama ini belum selesai, atau yang selama ini belum tersentuh. Musrenbang inilah secara komprehensif  yang akan mengcover itu semua,”  tegas Gubernur Herman Deru ketika menyampaikan arahan saat membuka   Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023 yang digelar di  Hotel Santika Premiere Bandara, Rabu (13/4) pagi.
 
Menurut Herman Deru, visi “Sumsel Maju untuk Semua” akan terus dikebut  melalui empat    prioritas  daerah Provinsi Sumsel di tahun 2023, yakni  meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang, serta reformasi birokrasi dan stabilitas daerah.
 
“Musrenbang RKPD ini mempertemukan para pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumsel, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota. Oleh sebab itu, kita harapkan akan  disepakati program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2023 beserta pagu indikatif, indicator dan target kinerja serta lokasi,” tambahnya.
 
Lebih lanjut Herman Deru menambahkan dalam mengalokasikan dana keuangan daerah harus betul-betul tetap sehingga   hasilnya  dilapangan jelas. Bahkan menurut dia Pemprov tidak akan tinggal diam untuk membantu pembangunan  yang ada di Kabupaten/kota.
 
“Kita gunakan keuangan daerah dengan   sebijak  mungkin agar hasilnya  dapat dirasakan secara nyata  oleh masyarakat,” pungkasnya.
 
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Sumsel Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc dalam laporannya  menegaskan perumusan   RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023  dilakukan dengan berbagai   kegiatan meliputi   Sinkronisasi Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Musrenbang Kabupaten/Kota, Sinkronisasi Perencanaan Nasional dengan Provinsi.
 
Selanjutnya   Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) dan Kickoff RKP Tahun 2023. Kemudian Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023.
 
“Rancangan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023 yang telah disusun selanjutnya akan disempurnakan melalui Musrenbang ini berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani oleh perwakilan stakeholder yang hadir,” katanya. 
 
Pada tahun 2023 dikatakan Firmansyah, beberapa target Sumsel  yang perlu dicapai antara lain Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,60 persen, Tingkat Kemiskinan turun menjadi 10,27 persen,T ingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,08 persen, Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,31, dan Indeks Gini menurun menjadi 0,26.
 
“Dalam rangka mencapai target tahun 2023 dengan program yang terintegrasi, prioritas daerah dijabarkan menjadi Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah di  Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun program/kegiatan/sub kegiatan nomenklatur pada masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya. 
 
Hadir pula dalam Musrenbang RKPD 2023,  Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko, Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Pj. Sekda Prov. Sumsel, Ir. S.A Supriyono, Para Asisten Pemprov. Sumsel, Para Kepala OPD Prov. Sumsel dan Para Bupati/Walikota  atau yang mewakili.