Indonesialivetv.com LAHAT – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lahat mulai memperkuat fondasi perencanaan pembangunan melalui Focus Group Discussion (FGD) pertama terkait penyepakatan delineasi wilayah perencanaan.
Kegiatan yang digelar di Hotel Santika Lahat, Senin (5/10/2026), tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lahat, Ir. Jeffran Azsyapputra, ST. FGD diikuti unsur pemerintah daerah, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, perwakilan Forkopimda, serta pemangku kepentingan terkait.
Penyepakatan delineasi dinilai menjadi tahapan penting karena berkaitan langsung dengan kejelasan wilayah yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai rencana pembangunan. Kejelasan batas dan cakupan wilayah diharapkan mampu mencegah tumpang tindih kepentingan sekaligus memastikan program pembangunan memiliki arah yang lebih terukur.
Dalam penyampaiannya, Jeffran menegaskan bahwa FGD tersebut bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi ruang untuk menyatukan persepsi antarpemangku kepentingan sebelum proses perencanaan pembangunan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
“Penyepakatan delineasi wilayah perencanaan ini sangat krusial. Dengan batasan wilayah yang jelas dan disepakati bersama, pembangunan dapat direncanakan tepat sasaran, tumpang tindih kepentingan dapat dihindari, dan manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Lahat,” ujar Jeffran.
Menurutnya, masukan dari para peserta menjadi bagian penting dalam memastikan delineasi yang disusun tidak hanya berdasarkan dokumen dan data teknis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Ia pun mendorong seluruh peserta untuk aktif menyampaikan aspirasi, informasi, serta persoalan kewilayahan yang ditemukan di masing-masing daerah.
“Yang kita sepakati nantinya harus benar-benar menggambarkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, partisipasi seluruh pihak sangat diperlukan,” katanya.
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat, kepala OPD terkait, Camat Kikim Selatan Hermansyah, Kepala Desa Pagar Jati, serta perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Lahat.
Kehadiran unsur kecamatan dan desa menjadi penting mengingat informasi dari tingkat kewilayahan dapat menjadi bahan dalam menyelaraskan perencanaan dengan kondisi lapangan.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Lahat menargetkan adanya kesepahaman mengenai delineasi wilayah yang dapat menjadi pijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya.
Dengan delineasi yang disepakati, perencanaan diharapkan menjadi lebih jelas, terukur dan terintegrasi, sehingga pembangunan Kabupaten Lahat ke depan dapat dilakukan secara lebih tertata dan menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. (Ir)