Penegasan itu disampaikan Bupati Lahat Bursah Zarnubi usai menghadiri rilis pemulihan kerugian daerah di Kejaksaan Negeri Lahat, Rabu (5/8/2026).

Bursah mengapresiasi Kejari Lahat, khususnya Tim Jaksa Pengacara Negara, yang berhasil membantu pemulihan kerugian daerah melalui mekanisme bantuan hukum nonlitigasi. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti sinergi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga akuntabilitas keuangan.

Ia juga meminta seluruh OPD dan pemerintah desa menjadikan temuan BPK maupun APIP sebagai bahan evaluasi, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat pengawasan internal, serta mengedepankan transparansi agar tidak lagi terjadi kerugian keuangan daerah.

Di sisi lain, Bursah menegaskan inspeksi lapangan yang dilakukan Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih merupakan bagian dari upaya memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai mutu dan spesifikasi teknis.

Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Tanjung Sakti PUMU, Widia meninjau pembangunan irigasi, fasilitas pendidikan, serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid.

“Saat ini kami meninjau pembangunan irigasi di Desa Sindang Panjang untuk memastikan pekerjaan sesuai RAB,” tegas Widia.

Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menyasar sektor pendidikan, pertanian, dan keagamaan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Langkah pengawasan langsung tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satu warganet, Nopran Marjanj, melalui akun TikTok PagarAlamNews menilai keterlibatan Wakil Bupati dalam memantau proyek strategis diyakini mampu memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan.

“Kalau proyek-proyek strategis Kabupaten Lahat dimonitor langsung oleh Ibu Wabup, insyaallah akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bravo untuk Ibu Widia Ningsih,” tulisnya. (Irhamudin)