Indonesialivetv.com Lahat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan alat kelengkapan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2025, Rabu.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, serta dihadiri Bupati Lahat Bursah Zarnubi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.

Dalam sidang tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lahat menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD telah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan Raperda tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran atas kerja keras dan pembahasan yang telah dilakukan. Setelah seluruh agenda rapat selesai sesuai tata tertib yang berlaku, Rapat Paripurna ke-10 resmi ditutup.

Bupati Apresiasi Sinergi DPRD dan Pemerintah

Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurut Bursah, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal utama dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Kekompakan antara DPRD dan OPD harus terus dijaga agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Semangat “Bungkarno” Selaras dengan Program Nasional

Bursah mengatakan semangat pembangunan melalui gerakan Bungkaro memiliki kesamaan dengan semangat pembangunan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun Indonesia dari desa dengan memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

“Semangat Bungkarno sama dengan semangat Pak Prabowo. Pembangunan harus dimulai dari desa. Ketika desa maju, maka kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat,” katanya.

Ia menilai pembangunan harus dilakukan secara merata, terutama di desa-desa yang masih mengalami berbagai keterbatasan infrastruktur.

Menurutnya, kemajuan desa akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan.

“Kalau desa miskin, kota juga akan sepi. Karena itu perhatian pembangunan harus diarahkan ke desa. Salah satu prioritas yang harus terus ditingkatkan adalah pembangunan jaringan irigasi guna mendukung sektor pertanian,” tegasnya.

Minta Inspektorat Objektif, DPRD Perkuat Fungsi Pengawasan

Dalam kesempatan tersebut, Bursah juga meminta Inspektorat Kabupaten Lahat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan.

Ia menegaskan, DPRD memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas agar seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan, transparan, dan tepat sasaran.

“Manajemen pembangunan bukan pekerjaan yang mudah. Karena itu koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD harus terus diperkuat agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Bursah optimistis, melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan, pembangunan yang berorientasi pada desa akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat secara berkelanjutan. (Irhamudin)