Indonesialivetv.com LAHAT — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lahat. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanganan Karhutla bersama Tim Penyuluhan Mabes TNI dan Siswa Sesko TNI di Pendopoan Bupati Lahat, Selasa (1/9/2026).

Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, yang mewakili Bupati Lahat, menegaskan karhutla bukan persoalan ringan karena berdampak langsung terhadap lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.

“Kita harus mengantisipasi dan mencarikan solusi bersama. Jangan sampai ketika bencana terjadi, kita justru terkendala anggaran,” tegas Widia.

Ia meminta kebutuhan penanganan karhutla menjadi perhatian dalam penganggaran daerah, terlebih kondisi kemarau diprediksi masih berlangsung cukup panjang. Menurutnya, program yang bersifat prioritas dan mendesak harus tetap dijalankan di tengah efisiensi anggaran.

Sementara itu, Brigjen Bayu Ajiwidido S.H,,M.I.P, disampaikan Kolonel CPM Muhammad Faisal Lubis, menekankan penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, bukan hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul.

“Keberhasilan mencegah dan menanggulangi karhutla tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi dan kepedulian seluruh pihak,” ujarnya.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto mengungkapkan, kepolisian telah menangani sejumlah kasus dugaan pembakaran lahan. Ia menyoroti praktik pembukaan kebun dengan cara membakar yang masih dilakukan masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah.

Dari 24 kecamatan di Kabupaten Lahat, saat ini baru terdapat 13 Polsek. Kondisi tersebut membutuhkan peran camat dan kepala desa dinilai sangat penting dalam pemantauan serta pelaporan titik api.

” Kami Polri khususnya Polres Lahat berkomitmen melakukan penanganan terhadap Karhutla di Kabupaten Lahat, untuk itu kepada masyarakat yang membuka lahan tidak boleh dibakar,” tegasnya.

Kapolres mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan, apabila ada pembakaran lahan pihaknya akan bertindak tegas sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang ada.

Kepalan BPBD Kabupaten Lahat Drs. H. Ali Afandi, M.Pd.I mengungkapkan membentuk Posko Karhutla Induk di kantor BPD , dan untuk wilayah kecamatan dibentuk Posko di Jarai, Kota Agung, Kikim Area.

Jika terjadi Karhutla, kesulitannya masuk kelokasi karena medan yang terjal, jurang, sehingga butuh kewaspadaan dan eksta hati-hati dalam penanganan Karhutla  yang sering terjadi.

Kepala Dinas Perkebunan Lahat Vivi Anggraini menambahkan, pihaknya telah membentuk 13 kelompok tani peduli api di wilayah yang dinilai rawan karhutla. Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah dan perusahaan perkebunan untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar, termasuk melalui dukungan alat berat.

Sementara Dandim 0405/Lahat diwakili Kasdim, Mayor Inf Subianto, pihaknya menegaskan pembukaan lahan tanpa bakar sebenarnya dapat dilakukan dengan teknik yang telah diterapkan perusahaan perkebunan.

Kadis Damkar M.Jonliadi mengatakan pihaknya yang sebenarnya hanya bertugas memadamkan kebakaran rumah, namun karena permintaan masyarakat pihaknya selalu siap membantu dalam pencegahan dan pemadaman Karhutla dilingkungan Kabupaten Lahat.

Rakor tersebut pada akhirnya menegaskan satu hal: pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat dituntut bergerak bersama agar karhutla tidak berubah menjadi bencana yang lebih luas.

(Irhamudin)