Laporan Jek

Indonesialivetv.com, MUARA ENIM – Wacana reposisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencuat di ruang publik. Di tengah perbincangan tersebut, Ketua GP Ansor Muara Enim, Frans Irawan, ST., MM, menyatakan sikap tegas mendukung agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Menurut Frans, posisi Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian dari desain besar sistem ketatanegaraan pasca-reformasi. Ia menilai, mengubah posisi Polri menjadi setingkat kementerian atau menempatkannya di bawah kementerian tertentu berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola keamanan nasional.

“Polri harus tetap berdiri kuat dan independen di bawah Presiden. Jika dijadikan kementerian atau berada di bawah kementerian tertentu, hal itu justru dapat melemahkan institusi Polri dan pada akhirnya melemahkan negara,” tegas Frans saat dimintai keterangan, Selasa (17/2/2026).

Soroti Potensi Konflik Kewenangan

Secara investigatif, Frans menyoroti bahwa perubahan struktur kelembagaan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut rantai komando, independensi penegakan hukum, hingga potensi konflik kewenangan antar lembaga.

Ia mempertanyakan urgensi wacana tersebut. “Apa dasar akademik dan kajian strategisnya? Apakah sudah melalui pembahasan komprehensif yang melibatkan pakar hukum tata negara, keamanan, dan DPR? Jangan sampai ini hanya wacana politis tanpa pertimbangan mendalam,” ujarnya.

Frans juga mengingatkan bahwa Polri memiliki fungsi vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jika berada di bawah kementerian tertentu, dikhawatirkan muncul intervensi birokratis yang dapat memperlambat respons terhadap situasi darurat keamanan.

Minta Transparansi dan Kajian Terbuka

Lebih lanjut, GP Ansor Muara Enim mendorong adanya transparansi apabila wacana tersebut terus berkembang. Frans meminta pemerintah pusat membuka ruang diskusi publik dan menyampaikan naskah akademik secara terbuka agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan yang dirancang.

“Kita berbicara tentang stabilitas negara. Setiap perubahan struktur lembaga strategis harus melalui kajian mendalam dan melibatkan partisipasi publik. Jangan sampai keputusan strategis justru menimbulkan instabilitas,” tambahnya.

Sebagai organisasi kepemudaan yang selama ini aktif dalam isu kebangsaan dan penguatan nilai-nilai keindonesiaan, GP Ansor Muara Enim menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan yang dinilai berdampak pada keutuhan sistem ketatanegaraan.

Frans menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dukungan terhadap Polri bukan berarti menutup mata terhadap kritik. Namun, menurutnya, pembenahan internal dan penguatan pengawasan bisa dilakukan tanpa harus mengubah posisi kelembagaan yang sudah diatur dalam sistem ketatanegaraan saat ini.