Indonesialivetv.com BSD, TANGERANG – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam merencanakan dan membiayai pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan melalui National Capacity-Building Workshop in Support of Indonesia’s OECD Accession bertajuk “Enhancing Sustainable Infrastructure Financing and Development Across Levels of Government” yang digelar di Panggung Hall 3, ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan ini diikuti para bupati dan wakil bupati, anggota Dewan Pengurus serta anggota Apkasi dari berbagai daerah di Indonesia. Turut hadir jajaran pemerintah kabupaten yang menangani bidang perencanaan, investasi, dan pembangunan.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi mengatakan, workshop tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya terkait perencanaan dan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

Menurut Bursah, proses aksesi Indonesia menuju OECD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kesiapan seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.

“Forum hari ini bukan sekadar sosialisasi agenda internasional. Lebih dari itu, kegiatan ini adalah langkah nyata untuk menyambungkan agenda besar transformasi nasional dengan kesiapan tata kelola di tingkat kabupaten,” kata Bursah.

Ia menilai pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, hingga transparansi di daerah.

Hal tersebut menjadi semakin penting seiring proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.

“Kita perlu menyadari bahwa aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya urusan pemerintah pusat di Jakarta, melainkan taruhan nasional yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan,” ujarnya.

Dorong Pembiayaan Alternatif

Selain membahas dukungan pemerintah daerah terhadap proses aksesi OECD, workshop juga mengangkat tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah.

Bursah mengatakan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah kabupaten perlu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan sumber pembiayaan alternatif.

Sejumlah skema yang dibahas dalam workshop antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, serta berbagai instrumen pembiayaan lainnya.

“Melalui lokakarya hari ini, kabupaten dibekali keahlian praktis dan toolkit internasional untuk mengakses sumber pendanaan alternatif non-APBD,” katanya.

Menurut Bursah, kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek yang layak dan bankable juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing investasi.

Dengan perencanaan proyek yang matang, pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan semakin menarik bagi investor, baik domestik maupun asing.

Workshop tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk memahami praktik dan standar investasi publik yang dikembangkan OECD. Para peserta juga berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyiapkan dan membiayai proyek infrastruktur.

Ada Sesi Teknis Penyusunan Proyek

Kegiatan workshop dibagi dalam dua agenda utama. Agenda pertama membahas investasi publik daerah dan perencanaan strategis yang diikuti sekitar 200 peserta.

Sementara agenda kedua berupa sesi teknis dan interaktif mengenai pendanaan serta pembiayaan investasi publik. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan pembekalan mengenai penyusunan proyek yang bankable serta eksplorasi berbagai sumber pembiayaan inovatif.

Bursah berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam workshop dapat diterapkan secara langsung oleh pemerintah kabupaten di daerah masing-masing.

“Saya minta kepada seluruh peserta agar memanfaatkan forum yang sangat berharga ini sebaik-baiknya. Dengarkan masukan narasumber, diskusikan kendala riil di lapangan, dan bawa pulang ilmu serta strategi yang bisa langsung diimplementasikan di kabupaten masing-masing,” tuturnya.

Apkasi, lanjut Bursah, akan terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah.

“Kita tidak hanya ingin membawa Indonesia masuk menjadi anggota penuh OECD, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat di daerah,” pungkasnya.